Kemanusiaan,Religi

Tragedi Kemanusiaan di Palestina Jangan Dipolitisasi Jadi Konflik Agama

Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah mendorong adanya keterbukaan informasi terkait upaya diplomasi dan perkembangan situasi di Palestina. Saat ini, eskalasi ketegangan di Yerusalem Timur pascaaksi protes dan bentrokan atas ancaman pengusiran paksa warga Palestina oleh otoritas Israel terus berlangsung.

Situasi semakin memburuk pascaserangan roket pada 10 Mei lalu, yang memakan korban jiwa dan luka berat.

“Semakin hari, situasinya semakin mencekam dan menakutkan. Mohon dijelaskan betul, sehingga kita tidak salah dalam melangkah, karena isu ini kan dibawa ke arah isu agama seolah-olah ini adalah Islam dan non-Islam. Padahal semua juga mendukung kemerdekaan Palestina, agar tidak terjadi konflik antara kita dari persoalan orang lain,” kata Taufiq, dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Diplomasi Luar Negeri dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Hingga saat ini, berbagai upaya diplomasi sudah dilakukan. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo, bersama PM Malaysia dan Sultan Brunei Darussalam telah sepakat untuk mengeluarkan Joint Statement atau pernyataan bersama terkait aneksasi wilayah Palestina oleh Israel tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri juga sempat menyampaikan kecaman keras terhadap seluruh tindakan yang dilakukan Israel dalam pertemuan setingkat menteri negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), 16 Mei 2021.

“Sikap pemerintah Indonesia saya apresiasi karena telah menyampaikan tiga hal yang sangat fundamental di forum OKI, yaitu soal kekompakan negara-negara OKI, kemudian tuntutan dimana semua negara OKI mengupayakan gencatan senjata, dan yang terakhir sangat penting bahwa OKI berkonsentrasi penuh memikirkan Palestina, saya setuju dan itu mewakili aspirasi bangsa,” imbuh politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi I DPR RI, Rudianto Tjen. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menekankan bahwa konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina bukan hanya konflik agama, tetapi merupakan konflik kemanusiaan. Pihaknya mendorong pihak Kementerian Luar Negeri untuk mendengungkan hal tersebut dalam forum-forum pertemuan dunia yang membahas terkait penyelesaian konflik Palestina.

“Secara umum di daerah-daerah atau di Jakarta saja konflik Palestina ini dibawa seakan-akan perang agama, dibawa ke arah sana, sehingga penggalangannya seakan-akan diarahkan kepada agama tertentu untuk membantu Palestina, padahal seluruh rakyat Indonesia juga mendukung ini harus segera dihentikan. Jangan sampai ini mendorong perang saudara khususnya di Indonesia sendiri,” ungkapnya.

Bahkan anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin juga mendorong pemerintah untuk terus-menerus memberi penjelasan kepada publik bahwa perang yang terjadi di Palestina bukan perang agama. Pemerintah melalui Kemlu juga diharapkan memberikan pendidikan politik kepada publik terkait situasi sebenarnya di Palestina.

“Pemerintah harus berani mengatakan hal-hal objektif tentang posisi kedua negara dan perkembangan situasi yang sebenarnya, karena ini dipolitisasi dan dikapitalisasi oleh publik kita, which is ini bukan alasan yang sebenarnya. Selanjutnya, saya harap bantuan-bantuan yang dikumpulkan pemerintah Indonesia untuk Palestina betul-betul jatuh kepada tangan yang berhak,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Hadir dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Febrian Alphyanto Ruddyard memaparkan berbagai upaya diplomasi yang telah ditempuh Indonesia terkait isu Palestina. Pemerintah juga telah menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang dilakukan Israel, termasuk penghancuran secara ilegal pemukiman di Syekh Jarrah, tepi Barat Palestina, baru-baru ini.

Anda mungkin juga suka...